-->

Breaking

logo

September 11, 2020

Kalau Jokowi Tetap Gak Mau Pilkada Ditunda, Emangnya DPR Berani Ngotot?

Kalau Jokowi Tetap Gak Mau Pilkada Ditunda, Emangnya DPR Berani Ngotot?

NUSAWARTA - Banyak calon kepala daerah dan penyelenggara Pilkada kena Corona, ada juga yang khawatir Pilkada jadi klaster baru Corona. Karena itu muncullah usul agar Pilkada serentak yang akan digelar Desember ini, ditunda saja sampai Corona mereda. Tapi, Presiden Jokowi sudah memutuskan Pilkada tetap harus dilaksanakan tahun ini. Nah, kalau Jokowi sudah bilang begini, emang, DPR berani bilang lain?

Sebetulnya, Pilkada serentak tahun ini sudah ditunda sekali garagara Corona. Jadwalnya diundur sekitar 3 bulan. Dari September ke Desember 2020. Pergeseran agenda Pilkada ini diputuskan langsung oleh Presiden Jokowi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) no 2 tahun 2020 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang diteken 4 Mei lalu.

Namun, wabah virus asal Wuhan, China itu belum kunjung mereda. Bahkan, kasusnya terus meningkat. Kemarin, penambahan kasus harian kembali mencetak rekor tertinggi, yakni menembus angka 3.861 kasus baru dalam sehari. Total, sudah 207.203 orang yang terinfeksi.

Tapi, Presiden Jokowi kali ini enggan melunak. dalam rapat terbatas (ratas) dengan topik lanjutan pembahasan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak, di Istana Merdeka, Selasa (8/9) lalu, eks Wali Kota Solo itu memberi sinyal Pilkada tetap dilakukan Desember ini.

Ia beralasan, pemerintah dan negara manapun di dunia belum ada yang mengetahui kapan pandemi corona ini akan berakhir. “Pilkada harus tetap dilakukan, tidak bisa menunggu pandemi berakhir,” tegas Jokowi, melalui konferensi video.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, juga menyatakan hal serupa. Hingga saat ini, belum ada rencana dari pihaknya untuk menunda salah satu hajatan demokrasi itu.

“Tidak ada rencana menunda Pilkada ini, karena kita baru saja mulai,” kata Wiku dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, kemarin.

Petisi online di laman Change.org yang berjudul: Keselamatan dan Kesehatan Publik Terancam, Tunda Pilkada ke 2021 kembali ramai mendapat atensi. Meskipun sudah dibuat sejak Rabu (27/5) lalu. Hingga tadi malam, sudah 30.471 tanda tangan terkumpul.

Petisi ini diinisiasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat yang terdiri dari ICW, JPPR, KIPP Indonesia, Kopel, Netgrit, Netfid, Perludem, PUSaKO FH Unand, Puskapol UI, Rumah Kebangsaan, PPUA Disabilitas, dan Kemitraan itu.

Hingga siang kemarin, Ketua KPU, Arief Budiman, mencatat 60 bakal calon (bacalon) kepala daerah dinyatakan positif Corona. “Tersebar di 21 provinsi,” kata Arief dalam rapat bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegur 72 calon kepala daerah (cakada) petahana karena melanggar protokol kesehatan ketika tahapan pendaftaran pada 46 September lalu. Hanya 5 cakada yang patuh.

Anggota Komisi II DPR, Junimart Girsang menilai, sah-sah saja jika ada yang mendesak penundaan Pilkada. Namun, dari hasil rapat Komisi II, pihak penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu mengatakan, masih siap melanjutkan Pilkada. Pun demikian dengan Mendagri. “Tadi kita pertanyakan,” kata Junimart lewat sambungan telepon, tadi malam. [rmco]