-->

Breaking

logo

September 9, 2020

Kasus Covid-19 Tembus Angka 200 Ribu, DPR: Akibat Penanganan Pemerintah yang Tidak Jelas

Kasus Covid-19 Tembus Angka 200 Ribu, DPR: Akibat Penanganan Pemerintah yang Tidak Jelas

NUSAWARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf menyatakan penanganan pemerintah terhadap pandemi absurd atau tidak jelas.

Pasalnya, kebijakan yang diterapkan pemerintah selama ini menitikberatkan pada aspek penyelamatan ekonomi.

Sehingga mengesampingkan aspek kesehatan yang merupakan akar masalah dari situasi krisis ini.

Demikian disampaikan oleh Bukhari Yusuf saat rapat Dengar Pendapat dengan BNPB di Gedung DPR Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2020)

“Terus terang, kita mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan penanganan Covid-19 ini. Penanganan dari negara tidak jelas, misalnya terkait keluhan warga terkait akses tes swab gratis,” ujarnya.

Menurut politisi Frkasi PKS ini nformasi ini yang perlu diluruskan oleh pemerintah dan disosialisasikan secara masif.

“Kami sangat mendorong agar tes tersebut bisa diselenggarakan secara gratis sehingga bisa diakses oleh masyarakat yang tidak mampu,” ungakapnya.

Ia mengatakan, pemerintah harus segera tetapkan batas maksimal tarif tes swab dalam waktu dekat ini supaya tertib.

Mengingat per 8 September 2020, lanjut Bukhori, jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia sudah menyentyh angka 200 ribu sejak terkonfirmasinya 2 kasus pertama di Indonesia pada Maret 2020.

“Kejadian ini membuat sejumlah negara menutup pintu masuk bagi WNI dan memberlakukan larangan berpergian ke Indonesia,” sambungnya.

Selain itu, anak buah Sohibul Iman juga mempertanyakan alasan tidak dimasukannya Kabupaten atau Kota Semarang, Kendal, dan Salatiga dalam program Ketahanan Bencana BNPB, khususnya terkait program Budaya Sadar Bencana.

Menurutnya, daerah tersebut merupakan wilayah rawan bencana mengingat secara geografis berada di wilayah dengan postur perbukitan.

Ia meminta agar provinsi Jawa Tengah turut dimasukan dalam program Ketahanan Bencana, khususnya terkait sistem komando penanganan darurat bencana dan keposkoan.

”Daerah-daerah yang potensial terhadap terjadinya bencana, saya kira sangat layak dibangkitkan masyarakatnya untuk sadar terhadap bencana,” ucapnya.

“Ketika kesadaran terhadap bencana sudah terbangun dan logistik tersedia, maka tinggal bagaimana para relawan bencana bisa ditingkatkan kapasitasnya sehingga lebih tanggap untuk merespon bencana,” pungkasnya.

Diketahui, Kepala BPBD Jateng mengatakan, sepanjang awal tahun 2020 telah terjadi ratusan bencana di Jawa Tengah dengan kerugian ditaksir mencapai Rp 18 miliar.

Bencana banjir, longsor, kebakaran, dan puting beliung menempati posisi empat teratas bencana alam yang kerap menghantam provinsi tersebut.

Bahkan, Kota Semarang menjadi kota di Jawa Tengah yang paling banyak mengalami kejadian tanah longsor, yakni 21 kejadian sepanjang tahun 2020. [pjst]