-->

Breaking

logo

September 12, 2020

Kebijakan PSBB Total Dinilai Tak Singkron, DPR: Ini Butuh Satu Komando, Jangan Salahkan Masyarakat Jika Tak Peduli Protokol Kesehatan

Kebijakan PSBB Total Dinilai Tak Singkron, DPR: Ini Butuh Satu Komando, Jangan Salahkan Masyarakat Jika Tak Peduli Protokol Kesehatan

NUSAWARTA - Diberlakukannya kembali PSBB total oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan masih menuai beragam komentar.

Pasalnya, sebagian pihak menilai pemberlakuan PSBB total tersebut bertabrakan dengan pemerintahan pusat.

Seperti Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyarankan agar 50 persen perkantoran tetap beroperasi meski diberlakukannya PSBB total.

Aanggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah ini akan membuat masyarakat bingung dan akhirnya tidak peduli.

“Masyarakat butuh arahan yang jelas dan tegas, satu komando. Jika kebijakan seringkali tidak sinkron, jangan salahkan jika masyarakat tidak peduli, tidak disiplin dan bertindak semaunya. Akhirnya upaya menarik rem
darurat untuk menahan laju kasus menjadi sia-sia,” kata Netty kepada PojokSatu.id di Jakarta, Sabtu (12/9/2020).

Menurutnya, langkah yang diambil Gubernur DKI mengembalikan aturan PSBB seperti di awal pandemi sudah tepat.

“Karena lonjakan kasus positif nyaris tidak terkendali dan angka kematian meningkat, sementara fasilitas kesehatan berapa ruang isolasi dan ICU nyaris kolaps,” ujarnya.

“Ibukota menyumbang angka kenaikan kasus baru Covid-19 paling tinggi. Ketersediaan fasilitas ruang isolasi dan ICU di rumah sakit nyaris penuh,” sambungnya.

Jika tidak ada langkah darurat dari Pemerintah, lanjut Politisi PKS itu, maka akan bahaya bagi kesehatan yang lebih besar akan mengancam Jakarta.

“Apalagi kita tahu, perkantoran adalah salah satu klaster penularan Covid-19,” ujarnya.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah segera melakukan evaluasi darurat terkait penanganan pandemi, utamanya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

Menurutnya Pemerintah Pusat seharusnya lebih sigap dan cepat tanggap dengan kondisi darurat makukan koordinasi dan komunikasi efektif dengan pemerintah daerah dalam penanganan Pandemi.

“Jangan justru kaget dan baru berkoordinasi setelah ada masalah” tandas anak buah Sohibul Iman ini.

Ia juga menyebutkan agar langkah kepala daerah yang berorientasi pada keselamatan rakyat harus didukung pemerintah pusat.

“Jakarta adalah ibukota negara, etalase Indonesia. Jika Jakarta terpuruk,
kalah perang melawan Covid-19, imbasnya akan serius. Bukankah sekarang sudah 59 negara
menutup pintu bagi WNI” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menagatakan akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ia menyatakan PSSB ini berlaku mulai 14 September 2020, dan kegiatan perkantoran kembali ditiadakan.

Hal itu setelah melihat perkembangan kasus covid-19 DKI Jakarta dan dukungan fasilitas rumah sakit yang sudah dianggap darurat.

“Dalam rapat disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan PSBB seperti pada masa awal pandemi dulu,” ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9/2020).

“Bukan lagi PSBB transisi tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu,” sambungnya. [psid]