-->

Breaking

logo

September 10, 2020

Mengapa Ide Swasembada Beras Selalu Laris di Musim Pemilu?

Mengapa Ide Swasembada Beras Selalu Laris di Musim Pemilu?

NUSAWARTA - Meski secara ekonomi merusak dan hampir tidak mungkin tercapai, para politisi Indonesia terus berpegang teguh pada kebijakan swasembada beras.

Dikenal oleh publik Indonesia untuk mendukung impor beras daripada swasembada beras dapat membahayakan posisi para politisi dalam kancah politik Indonesia. Menjelang Pilpres 2019, para pendukung capres Prabowo Subianto, lawan kandidat petahana saat itu Presiden Joko “Jokowi” Widodo, mencoba menyerang Jokowi dengan isu ini.

Ekonom di kubu Prabowo, Dradjad Wibowo mengkritik Jokowi karena memiliki “hobi mengimpor beras”. Dradjad mengklaim, jumlah beras yang diimpor Jokowi paling banyak sejak rezim Orde Baru. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan mewakili kementerian perdagangan telah membantah tuduhan tersebut.

Menariknya, tidak ada pejabat di pemerintahan Jokowi yang menyangkal tuduhan Prabowo dalam debat capres yang disiarkan televisi pada Januari 2019 yang menyatakan unsur-unsur dalam pemerintahan Jokowi diuntungkan secara finansial atau secara ilegal dari impor beras.

Fakta orang dalam politik telah mengambil keuntungan dari impor beras yang dikendalikan negara di Indonesia telah lama menjadi rahasia umum. Dengan demikian, apa yang diklaim terjadi di bawah masa jabatan pertama Jokowi bukanlah hal baru.

Kedua calon presiden selama kampanye Pilpres 2019 bersumpah untuk swasembada beras, yang tidak mengejutkan dan sama halnya dengan yang mereka gembor-gemborkan pada kampanye Pilpres 2014.

SWASEMBADA BERAS: JANJI YANG SULIT DITEPATI

Sangat sulit untuk menunjukkan dengan tepat mengapa para politisi di Indonesia hingga kini terus berpegang teguh pada kebijakan swasembada beras, makanan pokok utama negara, ketika Indonesia sangat jarang mencapai prestasi ini setiap tahun.

Jawaban sederhananya adalah karena kebijakan tersebut tampaknya populer. Pertanyaannya ialah mengapa gagasan mencapai swasembada beras begitu populer di kalangan masyarakat? The Goodmen Project mengutip analisis Jamie S. Davidson di The Conversation, mengapa para politisi nasional yang mendukung kebijakan meningkatkan pasokan beras asing tahunan dianggap sebagai bunuh diri politik?

Lagipula, menurut banyak ekonom arus utama (kebanyakan dari luar Indonesia), mengusung kebijakan itu akan membawa banyak manfaat. Beras asing yang sebagian besar bersumber dari Vietnam dan Thailand diproduksi dengan lebih murah, sehingga harga beras yang lebih rendah di Indonesia akan mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk makanan pokok di antara masyarakat miskin.

Dengan harga beras yang lebih murah, kelompok miskin dapat membelanjakan lebih banyak untuk makanan dengan kandungan gizi yang lebih tinggi daripada nasi putih, untuk perawatan kesehatan, dan pendidikan anak-anak mereka. Hal ini tidak hanya berlaku bagi kaum miskin perkotaan. Banyak kaum miskin pedesaan bahkan petani beras skala kecil tetap menjadi konsumen bersih beras, sehingga beras asing yang lebih murah akan mengurangi kemiskinan pedesaan juga.

Terakhir, dengan menangguhkan upaya swasembada beras yang mahal, Presiden Jokowi mengawasi pengeluaran negara yang signifikan untuk membangun puluhan waduk demi meningkatkan produksi beras. Dengan demikian, pemerintah Indonesia dapat membelanjakan dana publik untuk berbagai alokasi lain.

Misalnya, pemerintah dapat menggunakan uang tersebut untuk membantu petani marjinal yang mungkin terpaksa menjual hasil panen mereka dengan harga lebih rendah. Pendanaan publik dapat digunakan untuk dukungan pendapatan atau layanan penyuluhan demi membantu para petani beralih ke tanaman yang bernilai lebih tinggi daripada beras. Kedua kemungkinan tersebut tampaknya akan menghasilkan terobosan dalam kemiskinan pedesaan.

POPULISME GAGASAN SWASEMBADA BERAS

Beberapa alasan telah dikemukakan mengapa swasembada beras tetap menjadi gagasan populer.

Menurut analisis Jamie S. Davidson di The Conversation, beberapa pihak menyarankan masyarakat tidak menyadari harga beras yang lebih tinggi sebenarnya merugikan masyarakat miskin pedesaan karena mereka percaya apa yang dikatakan pemerintah kepada mereka. Harga beras dalam negeri yang lebih tinggi dianggap berarti petani akan menerima lebih banyak uang untuk panennya. Hal ini mungkin benar untuk petani skala besar, tetapi jumlahnya kecil.

Pihak lain bersikeras lobi penggilingan padi berada di balik gagasan swasembada beras. Produksi dalam negeri yang lebih tinggi berarti lebih banyak penggilingan dan dengan demikian lebih banyak keuntungan.

Para pejabat Dewan Ketahanan Pangan yang diwawancarai Jamie S. Davidson dalam analisisnya di The Conversation menyoroti nostalgia yang membara akan masa kejayaan Orde Baru. Terutama ketika di bawah kepemimpinan Soeharto pada pertengahan 1980-an, Indonesia terakhir kali mencapai swasembada beras, meski hanya sesaat.

Populisme yang dihasilkan oleh pemilihan umum yang kompetitif di Indonesia juga dapat berperan dalam popularitas gagasan swasembada beras.

Namun, faktor-faktor tersebut juga ditemukan di negara tetangga yang memiliki kesamaan dengan Indonesia. Malaysia dan Filipina, misalnya, juga menanam padi secara melimpah tetapi mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan nasional. Di kedua negara itu, harga beras dalam negeri yang tinggi juga merugikan kaum miskin.

Kedua negara itu bergantung pada lembaga negara untuk mengimpor beras, yang mengarah pada perburuan rente (rent-seeking). Lobi penggilingan juga kuat ditemukan di Filipina dan Malaysia. Kedua negara itu juga mengalami lonjakan produksi yang mengesankan selama Revolusi Hijau pada 1970-an dan 1980-an. Masing-masing memiliki rezim pemilihan yang kompetitif yang telah memicu sentimen populis.

Namun, secara signifikan, pemerintah baru di Malaysia dan Filipina telah mengambil langkah konkret menuju liberalisasi kebijakan perdagangan beras mereka. Hal ini berarti memadamkan impian mencapai swasembada beras. Singkatnya, mereka telah memulai diskusi serius untuk mencabut izin monopoli impor beras di bawah wewenang negara demi melibatkan lebih banyak pedagang swasta dalam jual beli beras impor.

Meskipun tidak pasti apa yang akan terjadi dari perubahan kebijakan ini, satu hal yang pasti, Jokowi maupun Prabowo selama kampanye Pilpres 2019 masih tetap mengusung kebijakan swasembada beras. Di Indonesia, impian swasembada beras masih tetap tumbuh subur.

WARISAN NASIONALISME

The Goodmen Project menyadur analisis Jamie S. Davidson di The Conversation, yang menyoroti kekhasan Indonesia saat ini mungkin terletak pada warisan nasionalis, gerakan anti-kolonial, dan khususnya peran sentral yang dipegang petani padi sebagai simbol penggerak kemerdekaan.

Bapak pendiri bangsa sekaligus presiden pertama Indonesia Soekarno terkenal menganut ideologi Marhaenisme. Ideologi itu menggambarkan rata-rata petani Indonesia (sebagian besar Jawa) yang miskin mewujudkan cita-cita swasembada dan ketekunan dalam menghadapi intrusi asing yang agresif.

Keyakinan yang ironisnya diusung Soeharto yang gemar mencitrakan dirinya sebagai pelindung petani Indonesia itu terus bergema kuat di Indonesia. Glorifikasi petani padi tidak ada atau kurang menonjol dalam gerakan nasionalis yang terpecah secara etnis di Malaya/Malaysia atau dalam gerakan oligarki top-down yang dikendalikan oleh elit di Filipina.

Singkatnya, Jamie S. Davidson menyimpulkan di The Conversation, harus dipikirkan bagaimana sejarah dan ideologi tertentu terus membentuk kebijakan publik yang kritis di Indonesia dan berbagai negara lain. Liberalisasi dapat dicapai dengan mudah dengan goresan pena, tetapi mengubah keyakinan yang berakar dalam pada masa lalu nasionalis suatu negara tidak dapat dengan mudah dibatalkan. [matapolitik]