-->

Breaking

logo

September 13, 2020

NasDem Tagih Data Mahfud Md Soal 92 Persen Calon Kepala Daerah Kantongi Uang Cukong

NasDem Tagih Data Mahfud Md Soal 92 Persen Calon Kepala Daerah Kantongi Uang Cukong

NUSAWARTA - Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya mempertanyakan data dari Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut 92 persen calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada pasti dibiayai oleh pengusaha besar selaku pemilik modal alias cukong. Sebab, Mahfud tidak menjabarkan datanya.

“Tentu kita bertanya Prof Mahfud membuat statement itu berdasarkan asumsi atau ada hasil penelitian,” ujar Willy, Sabtu (12/9).

Willy menambahkan, dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkapkan hal tersebut juga membuktikan dirinya tidak mempercayai terhadap demokrasi lima tahunan pemilihan kepala daerah tersebut.

“Kalau selaku Menko Polhukam memberikan asumsi seperti itu kemudian mempertanyakan demokrasi itu sendiri,” katanya dikutip jawapos.com.

Anggota Komisi I DPR RI tersebut menambahkan, Mahfud MD tidak boleh hanya melihat satu sisi dari pesta demokrasi Pilkada tersebut. Karena ada sisi baiknya di mana kepala daerah langsung dipilih oleh masyarakat setempat.

“Jangan kemudian dihadapkan kepada sisi gelapnya. Toh, kita harus mempromosikan sisi terangnya. Satu hal yang terbuka memiliki dua sisi, sisi gelap dan terang,” ungkapnya.

‎Sebelumnya, Mahfud MD menilai potensi korupsi di pemerintahan daerah masih terbuka cukup lebar. Menurutnya, sekitar 92 persen calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada dibiayai oleh cukong. Kondisi tersebut akan berdampak pada saat calon tersebut berhasil menjadi kepala daerah. Dia akan membalas utang budi dengan membuat kebijakan yang menguntungkan bagi pemodalnya.

“Di mana-mana, calon-calon itu, 92 persen dibiayai oleh cukong dan sesudah terpilih, itu melahirkan korupsi kebijakan,” kata Mahfud dalam diskusi virtual bertajuk Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi.

Praktik semacam itu menurut Mahfud banyak ditemukan pada sistem pemilihan langsung. Sebab para calon membutuhkan dana besar untuk bisa berkampanye di daerah pemilihan. [plt]