-->

Breaking

logo

September 5, 2020

Negara Terlalu Abai dan Justru Utamakan Pengusaha, Warga Papua Terancam Kalah dari Taipan Sawit

Negara Terlalu Abai dan Justru Utamakan Pengusaha, Warga Papua Terancam Kalah dari Taipan Sawit

NUSAWARTA - Para aktivis hak adat menyambut baik pembatalan izin perkebunan kelapa sawit di tanah adat di wilayah Papua, Indonesia. Mereka mengatakan, kasus tersebut adalah contoh utama dari kebutuhan untuk secara resmi mengakui hak atas tanah adat.

Pada 14 Agustus, Bupati Sorong, Provinsi Papua Barat mengeluarkan serangkaian keputusan yang mencabut berbagai izin yang dikeluarkan sejak 2011 kepada PT Mega Mustika Plantation (MMP) untuk 11.475 hektar tanah di distrik tersebut, Mongabay melaporkan.

Langkah itu dilakukan sebagai tanggapan atas kampanye jangka panjang oleh masyarakat adat Moi terhadap MMP dan dua perusahaan perkebunan lainnya (PT Inti Kebun Lestari (IKL) dan PT Sorong Agro Sawitindo (SAS)) dengan konsesi di tanah leluhur kelompok tersebut.

Konsesi MMP termasuk hutan Klaso, yang dianggap Moi sebagai bagian suci dari mitos penciptaan mereka.

“Setelah studi menyeluruh tentang perkebunan kelapa sawit di Klaso, diputuskan untuk mengembalikan (kawasan itu) kepada warga yang memiliki hak atas tanah leluhur,” ujar Johnny Kamuru, Bupati Sorong, setelah menyerahkan sendiri salinan SK yang mencabut izin MMP kepada Ketua DPRD Klaso Danci Ulimpa.

Franky Samperante, direktur eksekutif LSM Pusaka, yang mengadvokasi hak-hak Adat di seluruh Indonesia, menyambut baik keputusan tersebut.

“Hutan di Klaso adalah tempat suku asli Moi mengenyam pendidikan,” ujarnya kepada Mongabay. “Ini untuk pendidikan Adat dan itu sakral.”

Franky mencatat, Kabupaten Sorong memiliki peraturan daerah sejak 2017 yang mengakui status adat masyarakat Moi dan melindungi mereka. Peraturan tersebut diikuti oleh pedoman (yang dikeluarkan oleh Johnny awal tahun ini) yang menjelaskan rincian pengakuan dan perlindungan hak tanah leluhur mereka.

Berdasarkan perda saja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seharusnya bisa menandatangani keputusan yang mencabut izin lingkungan untuk konsesi (salah satu dari tiga izin yang dikeluarkan untuk MMP sejak 2011) tiga tahun lalu, menurut Franky. Dia menambahkan, Moi telah mengajukan permintaan untuk itu pada 2018, tetapi kementerian tidak pernah mengambil tindakan.

“Seharusnya kementerian sinkron dengan pemerintah kabupaten,” ujarnya.

MELEBIHI BATAS UKURAN

Ada alasan lain MMP seharusnya tidak pernah diberikan konsesi, menurut para aktivis.

Undang-undang Indonesia membatasi jumlah perkebunan yang dapat dikuasai perusahaan hingga 20.000 hektar per provinsi, atau 40.000 hektar untuk kasus di provinsi Papua dan Papua Barat. Di provinsi Kalimantan Barat, pemerintah daerah baru-baru ini mencabut izin tujuh perusahaan perkebunan karena melebihi batas ukuran.

Di Papua Barat, perusahaan induk MMP, Ciptana Group, menguasai 71.445 hektar tanah (hampir seluas Kota New York) melalui empat anak perusahaannya, menurut data dari Pusaka. Itu membuatnya melanggar batas ukuran.

Sebaran perkebunan di Papua dan di tempat lain seharusnya juga dicek dengan moratorium yang dikeluarkan presiden pada 2018 tentang pemberian izin baru konsesi kelapa sawit. Khusus untuk wilayah Papua, seorang pejabat tinggi awal tahun ini menyatakan, izin untuk tanaman lain akan lebih diutamakan daripada kelapa sawit. Luhut Pandjaitan, menteri utama yang membidangi investasi, termasuk di industri kelapa sawit, menyatakan penghentian perkebunan kelapa sawit baru.

PENINJAUAN IZIN PERKEBUNAN


Sebagai bagian dari moratorium, pemerintah daerah diwajibkan untuk meninjau izin perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah hukum mereka. Tetapi kemajuan di bidang ini lambat, menurut Achmad Surambo, wakil direktur Sawit Watch, pengawas industri independen.

Dia mencatat, semua yang berhasil dicapai pemerintah pusat dalam dua tahun sejak moratorium diberlakukan adalah mengkonfirmasi luas total perkebunan kelapa sawit nasional, yang berdiri di 16,38 juta hektar, sebuah area setengah dari luasnya negara tetangga Malaysia.

Kurangnya transparansi dalam proses peninjauan juga berarti tidak jelas apakah keputusan Bupati Sorong untuk mencabut izin MMP merupakan bagian dari moratorium, sambung Achmad.

“Jika kami bertanya kepada kepala daerah mengapa mereka tidak melakukan peninjauan izin, mereka akan menanyakan kembali ‘mana pedoman teknisnya dan di mana anggarannya?’” tutur Achmad kepada Mongabay.

“Moratorium tidak menyebutkan siapa yang harus menanggung biaya peninjauan, jadi kebijakannya setengah matang.”

Pejabat di Papua Barat mengatakan, mereka proaktif meninjau izin perkebunan yang ada. Heri Wijayanto, kepala dinas pertanian provinsi, mengatakan, izin dari semua 18 pemegang konsesi yang saat ini beroperasi di sana sedang ditinjau.

Bersama-sama, mereka menguasai 490.191 hektar tanah. Separuh dari pemegang konsesi belum mulai membuka lahan mereka untuk ditanami; lima sudah melakukannya dan sekarang menanam, dan empat sisanya sudah memanen buah sawit.

Heri mengatakan, hasil peninjauan izin belum bisa dipublikasikan karena beberapa informasi masih kurang dan perlu diverifikasi.

Bustar Maitar, direktur eksekutif LSM lingkungan Econusa, yang bekerja dengan pemerintah Papua Barat dalam peninjauan tersebut, mengatakan gangguan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 telah membuat prosesnya lebih menantang. Ini terutama kasus pemeriksaan di lapangan, yang telah terhambat oleh aturan jarak sosial, terangnya.

Bustar menambahkan, setelah penilaian selesai, kemungkinan akhir tahun ini para reviewer akan menyampaikan rekomendasinya kepada Gubernur Papua Barat dan Bupati terkait izin mana, jika ada, yang harus dicabut.

BELUM KELUAR DARI HUTAN

Kemenangan suku Moi atas MMP bukan berarti hutan keramat Klaso mereka lepas dari bahaya. Tanah tersebut akan terus menjadi sasaran kepentingan komersial selama pemerintah menolak mengakuinya sebagai tanah adat, menurut para aktivis, dilansir dari Mongabay.

Proses mendapatkan pengakuan resmi adalah proses yang membosankan dan memakan waktu yang melibatkan petisi kepada dewan distrik untuk mengesahkan peraturan daerah. Perlu waktu lima tahun bagi satu komunitas di bagian lain Indonesia untuk mendapatkan perda tersebut; di wilayah di mana pemerintah daerah telah memberikan konsesi di lahan tersebut, bisa memakan waktu lebih lama, jika bisa. [mtpl]

Moi adalah salah satu dari segelintir masyarakat adat di Indonesia yang telah mendapatkan perda tersebut, yang mereka peroleh pada 2017. Namun perda tersebut tidak cukup. Kementerian Lingkungan Hidup kemudian harus menggunakan peraturan tersebut untuk mengeluarkan keputusan yang pada dasarnya berfungsi sebagai pengakuan resmi pemerintah pusat atas tanah tersebut sebagai wilayah leluhur.

Ketika tanah berada di bawah kendali dan kepemilikan masyarakat, dan bukan pemerintah, izin yang dikeluarkan pemerintah (termasuk untuk perkebunan) segera menjadi tidak berlaku.

Baca Juga: Papua for Sale, Ketika Tanah Warga Dirampas Taipan Sawit

Namun, Kementerian Lingkungan Hidup telah gagal untuk mengakui pengakuan pemerintah kabupaten Sorong atas hak atas tanah adat masyarakat Moi, sehingga hutan Klaso terus diklasifikasikan sebagai hutan negara.

“Pihak Moi sudah memverifikasi dua hutan leluhur di Klaso,” ujar Franky dari Pusaka, “tapi belum ada tanggapan dari kementerian.”

Jika status tanah leluhur tetap tidak berubah, pemerintah bisa mengeluarkan izin baru kepada perusahaan lain, termasuk sawit, begitu moratorium berakhir tahun depan, ujar Achmad dari Sawit Watch.

“Itu terjadi sebelumnya, izin perkebunan dicabut tapi baru nanti diberikan ke perusahaan lain,” tegasnya kepada Mongabay.