-->

Breaking

logo

September 8, 2020

'Papua Barat', Konflik Paling Mematikan di Kawasan Oceania

'Papua Barat', Konflik Paling Mematikan di Kawasan Oceania

NUSAWARTA - Papua Barat menghadapi genosida diam-diam seiring pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi.

Setelah pendudukan Indonesia pada 1963, perjuangan pembebasan dan penentuan nasib sendiri oleh masyarakat adat telah mengakibatkan kekerasan dan pemberontakan. Hampir 58 tahun kemudian, konflik berkecamuk antara Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Menurut laporan Amnesty International, setidaknya 100.000 orang Papua Barat telah dilaporkan dibunuh oleh pihak berwenang Indonesia sejak pengambilalihan pada 1960-an. Terlepas dari konflik yang sedang berlangsung di Papua Barat, perjuangan untuk kemerdekaan sebagian besar masih belum terdokumentasi dan tidak dilaporkan, karena pihak berwenang Indonesia telah menekan informasi yang bocor secara internasional tentang konflik tersebut, tulis Niyati Verma di The Organization for World Peace.

Baru-baru ini, selama pemberontakan pada akhir 2018, pemerintah Indonesia membatasi akses asing ke beberapa bagian di Papua Barat dan memutus akses internet di wilayah tersebut. Namun, pada 2019 surat kabar Australia, The Guardian dan University of Newcastle memulai proyek untuk memetakan kekejaman dan kekerasan masa lalu di Papua Barat sejak 1970-an.

Oleh karena itu, telah terjadi pergeseran realitas konflik yang juga dipicu oleh pembaharuan aktivisme kemerdekaan oleh Organisasi Papua Merdeka.

Meski demikian, segala upaya gerakan pro-kemerdekaan telah ditumpas oleh penguasa Indonesia. Menurut Yan Christian Warinussey, seorang pengacara senior Papua Barat dan pembela hak-hak sipil, “tanggapan pemerintah adalah memandang kelompok nasionalis sebagai kelompok separatis, dan menolak untuk melakukan dialog apa pun dengan mereka,” dikutip The Organization for World Peace.

Demikian pula pada 2017, petisi kemerdekaan yang ditandatangani oleh 1,8 juta orang Papua Barat diselundupkan ke luar wilayah dan diserahkan ke Komite De-kolonisasi PBB. Namun itu ditolak dengan alasan hukum.

Dengan demikian, meningkatnya ketegangan yang berasal dari penentuan nasib sendiri dan pelanggaran hak-hak sipil antara pihak berwenang Indonesia dan gerakan kemerdekaan Papua Barat telah memuncak menjadi pertempuran sengit, lanjut Niyati Verma.

Yang paling signifikan, proyek jalan raya yang kontroversial pada Desember 2018 yang memicu ketegangan, seiring banyak orang Papua Barat khawatir jalan tersebut akan memungkinkan eksploitasi sumber daya lebih lanjut, sehingga berdampak negatif terhadap bisnis lokal.

Serangan bersenjata oleh orang Papua Barat menewaskan 16 pekerja Indonesia, pihak berwenang Indonesia menanggapi konflik tersebut dengan mengirim militer dan polisi ke wilayah tersebut untuk menemukan para pelaku.

Ratusan orang Papua Barat tewas, dan pihak berwenang setempat melaporkan 45.000 orang Papua telah mengungsi. Indonesia membantah melakukan pelanggaran hak asasi manusia meskipun wabah kekerasan lebih lanjut terus mempengaruhi wilayah tersebut, seiring video dan foto menggambarkan protes damai menjadi kekerasan ketika ketegangan berkobar antara demonstran dan pasukan keamanan.

Lingkungan geopolitik saat ini, di mana Black Lives Matter telah menjadi gerakan yang diakui secara luas, dapat bertindak sebagai fasilitator perubahan bagi kehidupan orang Papua Barat, Niyati Verma mencatat.

Black Lives Matter telah meningkatkan pengawasan internasional melalui platform media sosial, dan telah menyebabkan perubahan sosial yang nyata di seluruh dunia. Oleh karena itu, gerakan kemerdekaan Papua Barat telah diberi platform yang kuat, dan lingkungan politik saat ini memungkinkan terungkapnya penjajahan Papua Barat oleh Indonesia di zaman modern. Oleh karena itu, tekanan internasional dapat mengubah lintasan gerakan kemerdekaan Papua Barat.

Baru-baru ini, Indonesia telah mengindikasikan mereka dapat meluncurkan penyelidikan tentang kematian ratusan ribu orang pada 1965, di bawah rezim ‘anti-komunis’ dari pemimpin militer Indonesia, Suharto. Ini akan menandai pergeseran seismik dalam sikap pemerintah dalam menangani kekejaman sejarah.

Lebih jauh, penyelidikan tersebut membuka wacana rekonsiliasi antara Indonesia dan masyarakat adat Papua Barat. Pada dasarnya, ini dapat membuka jalan bagi resolusi damai untuk sentimen nasionalis, dan merupakan langkah pertama dalam menciptakan masyarakat sipil yang kuat, tandas Niyati Verma. [mtpl]