-->

Breaking

logo

September 1, 2020

Pimpinan DRP Tak Setuju Pernyataan Istana yang Anggap Influencer Penting

Pimpinan DRP Tak Setuju Pernyataan Istana yang Anggap Influencer Penting

NUSAWARTA - Istana menilai peran penting influencer dapat menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan masyarakat. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai banyak sarana untuk melakukan hal itu selain melalui influencer.

"Saya pikir itu kan pemerintah bisa manfaatkan banyak untuk menjembatani, itu ada media, kemudian medsos, kemudian surat kabar dan kalau memang kurang itu bukan yang menjadi pokok bahwa influencer-influencer ini adalah jembatan yang menjadi pokok untuk menjembatani antara pemerintah dan masyarakat," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Selasa (1/9/2020).

Menurut Dasco, peran influencer hanya sebagian kecil dari banyak upaya yang dapat dilakukan pemerintah. Dia tak setuju jika pemerintah bergantung pada influencer.

"Nah ini hanya sebagian kecil mungkin cara pemerintah untuk menyampaikan program-programnya. Tetapi kalau fokusnya di influencer muda saya pikir kurang tepat kalau tergantung daripada itu," tuturnya.

Lebih lanjut, Dasco mengatakan influencer hanya salah satu variasi dari berbagai media komunikasi yang dapat dilakukan.

"Ya kalau menurut saya itu kan bukan yang utama, tapi variatif dari bagian komunikasi saja," ujarnya.

Dasco pun mengatakan DPR tidak menggunakan influencer. Menurutnya, sosialisasi kebijakan DPR sudah cukup melalui TV parlemen dan media massa.

"Ya kalau kita ada TV parlemen, ada kawan wartawan. Ini sudah cukup menurut saya," ujarnya.

Diketahui, juru bicara presiden, Fadjroel Rachman, menilai para aktor digital, salah satunya influencer, merupakan bagian penting dalam perkembangan informasi dan demokrasi digital. Menurut Fadjroel, dalam konteks pemerintahan demokrasi, para influencer dibutuhkan sebagai jembatan untuk mengkomunikasikan kebijakan kepada masyarakat.

"Pada konteks pemerintahan demokrasi, kelas menengah, kelompok sosial yang sangat aktif di dunia digital, selalu dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan pemerintah dengan seluruh warga. Oleh karenanya, dalam era masyarakat digital, para aktor digital yang merupakan key opinion leaders di banyak negara demokrasi sangat aktif mengambil peran penting dalam komunikasi kebijakan publik," kata Fadjroel dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (31/8). [dtk]