-->

Breaking

logo

September 13, 2020

Ratusan Desa Rohingya Dihapus dari Peta, PBB Menolak Beri Komentar

Ratusan Desa Rohingya Dihapus dari Peta, PBB Menolak Beri Komentar

NUSAWARTA - Tiga tahun lalu, pihak militer Myanmar membakar habis desa Rohingya di Kan Kya dan membuldoser setiap hal yang tersisa di wilayah tersebut.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Reuters, pada 2019 lalu pemerintah Myanmar kemudian menghapus desa Rohingya dari peta secara resmi.

Pernyataan itu pun telah dikonfirmasi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bahwa Rohingya tak ada lagi di peta.

Kan Kya terletak sekitar 5 Km dari Sungai Naf yang menandai perbatasan antara negara bagian Rakhine Myanmar dan Bangladesh.

Wilayah tersebut telah beradab-abad menjadi rumah bagi ratusan orang.

Namun pada tahun 2017 tentara setempat mengusir sekitar 730.000 warga Rohingya agar pergi dari negara Myanmar.

PBB pun menggambarkan tindakan tentara Myanmar sebagai contoh nyata 'pembersihan etnis' oleh pihak tertentu.

Militer Myanmar, yang sekarang menghadapi tuduhan genosida, mengklaim sedang melakukan 'operasi pembersihan' dengan menargetkan militan.

Kini Kan Kya dipenuhi oleh sejumlah bangunan militer Myanmar. Termasuk adanya pangkalan polisi yang luas dan berpagar.

Masyarakat umum dapat pula melihat suasana terkini di Google Earth atau Planet Labs.

Kedua laman tersebut menampakkan bahwa Kan Kya telah diambil alih oleh pihak militer Myanmar.

Pada peta terbaru yang diproduksi tahun 2020 oleh unit pemetaan Perserikatan Bangsa Bangsa di Myanmar, nama desa Rohingya terbukti tak ada lagi di peta.

Namun pihak PBB berdalih bahwa mereka membuat peta berdasarkan data dari pemerintah Myanmar.

Setelah ditelusuri, situs desa yang hancur tersebut kini tak bernama dan diklasifikasikan kembali sebagai bagian dari kota terdekat yakni Maungdaw.

Kan Kya adalah satu dari hampir 400 desa yang dihancurkan oleh militer Myanmar pada tahun 2017.

Menurut gambar satelit yang dianalisis oleh Human Rights Watch berbasis di New York, Rohingya adalah satu dari sejumlah desa yang namanya telah dihapus oleh pemerintah Myanmar.

Mantan ketua desa dekat Kan Kya, Mohammed Rofiq menyatakan bahwa tujuan desa-desa dihapus kemungkinan tinggi agar warganya tak akan kembali.

"Tujuan mereka adalah agar kami tidak kembali," ujarnya.

Rofiq sendiri saat ini masih tinggal di kamp pengungsi Bangladesh.

Terkait banyaknya pihak yang menuntut penjelasan mengenai kabar tersebut, Kementerian Kesejahteraan Sosial sebagai pihak yang mengawasi kegiatan pembangunan kembali Myanmar di negara bagian Rakhine menolak memberi komentar.

Mereka pun tak ingin menjawab pertanyaan tentang penghapusan nama desa atau kebijakan pemerintah terkait kembalinya pengungsi Rohingya.

Perwakilan pemerintah Myanmar, yang dipimpin oleh penasihat negara Aung San Suu Kyi, juga tidak menanggapi kabar tersebut.

Departemen peta Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menghasilkan setidaknya tiga peta sejak awal tahun yang menunjukkan sejumlah nama desa Rohingya telah hilang atau diklasifikasikan ulang oleh Myanmar.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan telah menghapus beberapa peta negara bagian Rakhine dari situs webnya pada bulan Juni 2020 dan memulai studi untuk menilai dampak kebijakan pemerintah Myanmar.

Sebelumnya terdapat Organisasi Nasional Rohingya Arakan yang berfokus pada hak-hak warga Rohingya menuntut PBB agar kembali menghadirkan nama desa tersebut di peta.

PBB kemudian menegaskan bahwa studi yang dilakukan pihaknya belum mencapai kesimpulan apapun.

Yanghee Lee, mantan utusan hak asasi manusia PBB untuk Myanmar, mengatakan pemerintah sengaja mempersulit para pengungsi untuk kembali ke tempat asal.

"Ini cara untuk memusnahkan identitas dasar mereka agar tak ada bukti bahwa mereka pernah tinggal di sana," ujarnya.

Lee mengatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa terlibat dalam penghapusan desa Rohingya di peta sebab tidak menantang pemerintah Myanmar.

Beberapa pejabat PBB menolak untuk secara langsung membahas alasan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mengajukan keberatan atau mencoba menghentikannya.

Kepala Misi PBB untuk Myanmar, Ola Almgren mengatakan bahwa ia tidak mengangkat masalah penghapusan nama desa dengan pemerintah Myanmar.

Namun secara pribadi telah mendesak pemerintah Myanmar untuk menciptakan kondisi yang kundusif bagi pemulangan para pengungsi.

Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yakni Stephane Dujarric menambahkan bahwa penggolongan ulang beberapa desa merupakan prosedur adiminstrasi yang dilakukan secara rutin. [pikiranrakyat]