-->

Breaking

logo

September 12, 2020

RI Kena Travel Warning Banyak Negara, MPR Minta Belajar dari Malaysia

RI Kena Travel Warning Banyak Negara, MPR Minta Belajar dari Malaysia
NUSAWARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyayangkan langkah pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Pasalnya, berdasarkan data Satgas COVID-19 menunjukkan kasus terkonfirmasi positif sudah mencapai 210.940 dan 8.544 orang di antaranya meninggal dunia per tanggal 11 September 2020.

Hal ini juga yang membuat banyak negara di dunia menutup diri terhadap pengunjung dari Indonesia. BNPB menyebutkan terdapat 59 negara di dunia yang menutup dan membatasi secara ketat penerbangan dari Indonesia.

"Terbaru, Centers for Desease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat mengeluarkan travel warning bagi warganya yang hendak berpergian ke Indonesia. Bahkan, travel warning tersebut sudah bertatus Warning Level 3 dengan alasan risiko COVID-19 sangat tinggi," ujar dia dalam keterangannya, Sabtu (11/9/2020).

Syarief bilang hal sama dilakukan negara tetangga, yakni Malaysia dan Brunei Darussalam yang sejak Senin (7/9) sampai waktu yang belum ditentukan melarang kunjungan dari dan ke Indonesia.

"Pemerintah harus segera menanggulangi laju penyebaran pandemi COVID-19 dan jangan hanya berfokus melakukan pemulihan ekonomi," ujarnya.

"Sebab, apabila aspek kesehatan dan laju COVID-19 tidak dapat ditekan maka akan mempengaruhi seluruh lini kehidupan, termasuk ekonomi," imbuhnya.

Ia mendorong pemerintah belajar dari kesigapan dan responsif negara tetangga serumpun Melayu, yakni Malaysia.

"Malaysia langsung melakukan penutupan perbatasan, melarang masuknya turis dari negara episentrum COVID-19, memperketat long term visit pass, baik pekerja maupun mahasiswa. Ini menujukkan respons kuat dari Malaysia yang belum ditunjukkan Pemerintah Indonesia," jelas Syarief.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai bahwa travel warning merupakan bukti kekhawatiran negara luar untuk masuk ke Indonesia.

"Harusnya, ini juga menjadi warning bagi Pemerintah untuk segera menekan laju penyebaran COVID-19 dan menurunkan resikonya sehingga dapat mendorong perputaran ekonomi kembali," ungkap Syarief.

Menurut Syarief, ia dan fraksi Partai Demokrat telah mengingatkan masalah ini sejak lama. Bahkan, ia telah memprediksi bahwa COVID-19 akan mencapai 200 ribu kasus apabila Pemerintah tidak bergerak cepat dalam menanggulangi pandemi COVID-19.

Jumlah kasus ini mengalahkan kasus di China yang merupakan negara awal yang menjadi pusat COVID-19 dan membuat Indonesia berada di urutan ke-9 negara dengan kasus terbanyak di benua Asia.

"Pemerintah tidak memperhatikan masukan yang kami berikan dari Partai Demokrat. Pemerintah malah fokus dalam pemulihan ekonomi nasional bahkan menyerahkan program pemulihan tersebut kepada kementerian yang tidak terkait langsung," ujar dia.

"Akibatnya, kita melihat hari ini kasus sudah mencapai 200 ribu dan menyebabkan negara lain menetapkan travel warning terhadap Pemerintah," sambung Syarief.

Ia menegaskan agar Pemerintah mengikuti rekomendasi WHO yang menyebutkan bahwa positivity rate yang aman adalah di bawah 5 persen, sedangkan di Indonesia terbilang tinggi, yaitu 12,2 persen.

Syarief pun mendorong Pemerintah untuk segera menekan laju penyebaran COVID-19.

"Pemerintah harus fokus menekan laju penyebaran COVID-19 dan aspek kesehatannya. Apabila masukan ini diseriusi Pemerintah, maka COVID-19 dan dampaknya dapat segera diatasi," ujar dia.

"Namun, apabila tidak diseriusi maka akan semakin banyak negara yang membuat travel warning terhadap Indonesia dan hal ini merugikan Indonesia secara politik, sosial dan ekononi Indonesia. Ubah strategi selesaikan kesehatan dulu, baru aspek ekonomi," pungkas Syarief Hasan. [dtk]