-->

Breaking

logo

September 12, 2020

Sebut 92 Persen Calon Kepala Daerah Dibiayai Cukong, Mahfud MD Jangan Omdo, Harus Berani Memberantas

Sebut 92 Persen Calon Kepala Daerah Dibiayai Cukong, Mahfud MD Jangan Omdo, Harus Berani Memberantas

NUSAWARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membuat pernyataan mengejutkan. Ia menyebut 92 persen calon kepala daerah di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong.

“Di mana-mana, calon-calon itu 92 persen dibiayai oleh cukong dan sesudah terpilih, itu melahirkan korupsi kebijakan,” kata Mahfud saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi yang disiarkan melalui kanal Youtube resmi Pusako FH Unand, Jumat (11/9).

Sejak Pilkada langsung yang sistem pemilihannya dilakukan oleh rakyat, kata Mahfud, para cukong banyak yang menabur benih bersama para kontestan Pilkada.

Mahfud tak mengatakan para calon yang dibiayai para cukong ini juga ada di Pilkada Serentak 2020.

Mantan Ketua MK itu mengatakan kerja sama antara calon kepala daerah dengan para cukong pasti terjadi di pilkada serentak.

Menurut Mahfud, dampak kerja sama antara calon kepala daerah dengan para cukong ini lebih berbahaya dari korupsi uang. Sebab, kepala daerah yang bekerjasa dengan cukong akan korupsi kebijakan.

Dikatakan Mahfud, korupsi kebijakan itu biasanya berupa lisensi penguasaan hutan, lisensi tambang, dan lisensi lainnya yang lebih merugikan masyarakat.

“Korupsi kebijakan itu lebih berbahaya dari korupsi uang. Kalau uang bisa dihitung, tapi kalau kebijakan dalam bentuk lisensi penguasaan hutan, lisensi-lisensi penguasaan tambang yang sesudah saya periksa itu tumpang-tindih,” kata Mahfud.

Aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Sya’roni menanggapi pernyataan Mahfud MD yang menyebut 92 persen calon kepala daerah dibiiayai cukong.

Menurut Sya’roni, berkompetisi dalam pilkada membutuhkan biaya yabg cukup besar. Kandidat Gubernur, Bupati dan Walikota harus menyiapkan dana untuk berbagai keperluan mulai dari pencarian dukungan parpol, membentuk tim suskes, biaya saksi, hingga biaya ilegal polititik uang.

“Kebutuhan biaya yang besar inilah membuka peluang masuknya cukong untuk menyediakan pendanaan yang dibutuhkan,” sebut Sya’roni, seperti dilansir  RMOL, Sabtu (12/9).

Keberadaan cukong tidak gratis. Sokongan dana politik yang sudah dikeluarkan oleh cukong kelak harus diganti oleh kandidat bila memenangkan pilkada.

“Penuturan Pak Mahfud cukup mengagetkan. Angkanya besar sekali. 92 persen kandidat pilkada dibiayai cukong,” ujar Sya’roni.

Sekarang posisi Mahfud MD adalah sebagai Menko Polhukam, jadi tidak tepat jika hanya berkomentar saja alias omong doang (omdo).

“Pak Mahfud harus berani memberantasnya,” sebut Sya’roni.

Apabila politik ala cukong ini tetap dipelihara, maka akan sulit mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh rakyat. Karena kepentingan cukong-lah yang harus diutamakan di atas kepentingan rakyat. [pjst]