-->

Breaking

logo

September 3, 2020

Senator Sumbar Berikan Kritik Pedas ke Puan Maharani

Senator Sumbar Berikan Kritik Pedas ke Puan Maharani

NUSAWARTA - Pernyataan Puan Maharani 'Semoga Sumatera Barat Jadi Provinsi Pendukung Negara Pancasila' jadi kontroversi. Anggota DPD RI asal Sumbar, Emma Yohana, tak nyaman dengan pernyataan tersebut.

"Secara pribadi maupun sebagai anggota DPD RI asal Sumatera Barat, tentu saja saya tidak nyaman dengan pernyataan itu, karena terkesan masih meragukan komitmen Sumatera Barat terhadap Negara Pancasila," kata Emma kepada wartawan di Padang, Kamis (3/9/2020).

Selain terkesan masih meragukan komitmen Sumbar terhadap Negara Pancasila, Emma juga merasa pernyataan tersebut telah memposisikan Sumbar sebagai pendatang baru di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Pernyataan itu telah memposisikan Sumbar sebagai komunitas baru di Indonesia. Pertanyaan saya, Bung Hatta yang selalu bahu-membahu dengan Bung Karno untuk memerdekakan Negeri ini, sesungguhnya siapa?" tanya dia.

Peraih suara terbanyak dalam Pileg DPD RI di Sumbar tahun 2019 itu menyatakan Pancasila di Sumbar bukan lagi menjadi komoditas politik karena keseharian masyarakat Sumbar yang dihuni oleh mayoritas etnis Minang, sudah mengimplementasikannya secara sungguh-sungguh.

"Kami di Sumbar ini tidak ada yang merasa lebih Pancasilais. Kenapa? Ya, karena Pancasila itu sudah ibarat pakaian harian kami. Bahkan, sebelum Pancasila ini dirumuskan oleh Bung Karno, etnis Minang sudah mengamalkan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari," ungkapnya.

Oleh karena itu, Emma mengingatkan Puan untuk lebih komprehensif melihat posisi Sumbar dalam perspektif sejarah Indonesia, kekinian dan di masa depan. 

"Pelajari sejarah, apa dan bagaimana peran para tokoh nasional asal Sumbar untuk memerdekakan Negeri ini, sehingga akan lebih bijak menilai daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Ingat, Bukittinggi sebagai salah satu kota di Sumbar pernah jadi Ibu Kota Negara Pancasila ini," ungkap Emma.

Bahkan dalam konteks reformasi, Emma juga punya catatan tersendiri tentang sejumlah bupati di Wilayah Provinsi Sumbar yang bukan putra asli daerah.

"Pada era reformasi sekarang, hal biasa bagi kami ada pemenang pilkada bupati yang bukan asli daerah. Apa itu tidak Pancasilais? Pertanyaan saya, apa itu pernah terjadi di daerah pemilihannya?" kata dia. [dtk]