-->

Breaking

logo

September 6, 2020

Sertifikasi Penceramah, Produk Tidak Laku Alias Gagal Kenapa Dijual Lagi?

Sertifikasi Penceramah, Produk Tidak Laku Alias Gagal Kenapa Dijual Lagi?

NUSAWARTA - Sebelum Corona melanda, Kementerian Agama (Kemenag) yang dipimpin Jenderal (Purn) Fachrul Razi melemparkan wacana sertifikasi bagi penceramah. 

Wacana ini ditentang. Jadi gaduh dan kontroversial. Akhirnya, mereda. Tapi, saat ini, wacana itu "didagangin" lagi. Tapi, lagi-lagi menuai polemik. Banyak yang menyuarakan ketidaksepakatannya. Duh, kenapa ya Kemenag masih saja "jualan" barang yang memang bermasalah?

Menag Fachrul Razi mengungkapkan, program itu akan dimulai bulan ini. Target awalnya, mencetak 8.200 penceramah bersertifikat. "Untuk semua agama," ujar Fachrul, dalam webinar 'Strategi Menangkal Radikalisme pada Aparatur Sipil Negara' di kanal Youtube Kemenpan-RB, Rabu (2/9).

Menurut Fachrul, sertifikasi bertujuan mencetak penceramah yang memiliki bekal wawasan kebangsaan dan menjunjung tinggi ideologi Pancasila. Ini dinilai penting untuk mencegah penyebaran paham radikalisme di tempat-tempat ibadah.

"Tolong yang diundang nanti di rumah ibadah kita, khususnya di lingkungan ASN, hanya mereka yang sudah dibekali penceramah bersertifikat," pinta eks Wakil Panglima TNI itu. 

Dalam menjalankan program itu, Kemenag menggandeng seluruh majelis keagamaan, ormas keagamaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), hingga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). 

Soal adanya penolakan terhadap program sertifikasi ini, Fachrul menyatakan tak masalah. "Ada sedikit gesekan, nggak setuju, nggak apa-apa. Kita lanjut terus," tegasnya.

Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin menyampaikan, selain arahan Menag, program sertifikasi penceramah dibuat atas arahan Wapres Ma'ruf Amin dan Wamenag Zainut Tauhid. 

Dalam program ini, Kemenag hanya menjadi pelaksana. Mereka mengkoordinasikan lembaga-lembaga lain. "Misalnya Lemhannas untuk wawasan kebangsaan. Lalu BPIP. Anggarannya di Kemenag dan pelaksanaannya di Kemenag," ujarnya, kemarin. 

Program sertifikasi penceramah ini sudah digembar-gemborkan Fachrul sejak akhir 2019. Saat itu, program ini sudah banyak yang menolak. Sekarang pun, masih sama. Salah satunya dari Sekjen MUI Anwar Abbas. Menurut dia, program tersebut justru mendiskreditkan umat Islam. 

Anwar menegaskan, jika MUI menerima program tersebut atau terlibat di dalamnya, dia akan langsung mengundurkan diri. "Kalau itu terjadi, maka saya, Anwar Abbas, tanpa kompromi menyatakan diri mundur sebagai Sekjen MUI," tegasnya. 

Muhammadiyah juga menganggap sertifikasi penceramah ini tak perlu dilakukan. Apalagi, untuk penceramah yang bukan ASN alias pegawai negeri. "Penceramah swasta sukarela, sebagai panggilan tugas agama. Mereka tidak usah dibatasi apalagi pakai sertifikat segala," ujar Ketua PP Muhammadiyah Prof Dadang Kahmad, kemarin. 

Warganet ikut mengomentari program itu. Kebanyakan menyebut Kemenag memaksakan menjalankan program itu. Padahal itu program lama yang tidak dapat banyak dukungan. "Sertifikasi penceramah itu barang lama yang nggak laku, tapi mau dijual lagi. Buat apa?" tanya Rifqi Bagoes. 

Program ini memang sudah diwacanakan sejak 2017, saat Kemenag masih dipimpin Menag Lukman Hakim Saifuddin. Saat itu, Lukman mengungkapkan, Kemenag akan merumuskan standar kualifikasi untuk penceramah agama. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi ceramah yang mengandung hujatan. [rmco]