-->

Breaking

logo

September 12, 2020

Soal Anies 'Dikeroyok' Para Menteri, Fadli Zon: Mungkin Mereka Sedang Tutupi Kelemahan Kinerja

Soal Anies 'Dikeroyok' Para Menteri, Fadli Zon: Mungkin Mereka Sedang Tutupi Kelemahan Kinerja
NUSAWARTA - Keputusan Anies Baswedan mengambil langkah PSBB total DKI Jakarta menjadi buah bibir banyak masyarakat.

Banyak pihak yang tak setuju dengan keputusan yang diambil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, baik dari kalangan masyarakat maupun elit politik.

Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju pun turut memberikan respons tidak setuju dengan kebijakan yang telah diambil Anies Baswedan.

Akan tetapi, beberapa pengamat menganggap kebijakan yang diambil oleh Anies adalah hal yang tepat seperti Ekonom Senior Rizal Ramli.

Menurutnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pihaknya untuk fokus mengutamakan kesehatan masyarakat.

Tak hanya itu, politikus sekaligus mantan Ketua DPR RI Fadli Zon turut mengomentari mengenai tindakan para menteri tersebut.

Hal tersebut diungkapkannya dalam akun Twitter pribadinya @fadlizon yang diunggah pada Sabtu 12 September 2020.

"Menteri-menter yang kritik kebijakan Gubernur Jakarta mungkin sedang menutupi kelemahan kinerja mereka sendiri. Kasihanilah," tulisnya.***

Dikutip dari Galamedia.com sebelumnya, pernyataan-pernyataan Kabinet Jokowi soal PSBB diungkapkan dalam rapat koordinasi nasional Kadin Indonesia bidang perindustrian, perdagangan, dan hubungan internasional.

Dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh beberapa narasumber diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

Serta Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.

Menteri Airlangga, menyatakan dampak kebijakan Anies sudah terlihat di pasar saham Tanah Air.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga ikut merespons kebijakan Anies.

Ia mengatakan kebijakan tersebut mempengaruhi industri manufaktur di Indonesia.

Sedangkan, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto juga menyoroti distribusi barang yang berpotensi terganggu dalam PSBB.

Tak hanya itu, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar memberikan saran kepada Kadin apakah bisa mengusulkan kepada pemprov yang memberlakukan PSBB agar memberikan pengecualian kepada industri manufaktur atau sektor usaha.

Padahal di sisi lain langkah Anies Baswedan itu dinilai Satuan Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 sudah tepat.

Pasalnya dalam lima pekan terakhir, penyebaran virus Covid-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta terus meningkat. [pkry]