-->

Breaking

logo

September 15, 2020

Soal PSBB Anies Katanya Ditentang Pusat? Sekarang Dibongkar Semua oleh Orang Istana

Soal PSBB Anies Katanya Ditentang Pusat? Sekarang Dibongkar Semua oleh Orang Istana

NUSAWARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memutuskan untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 

Bahkan, keputusan Anies tersebut menyisakan cerita yang tidak habis pikir.

Sebab, kebijakan tersebut sempat membuat jajaran menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kritik keras kepada Anies.

Terkait itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akhirnya buka suara. 

"Sebetulnya yang namanya PSBB ini tidak pernah dihentikan. Ini terus berjalan," katanya, Senin (14/9/2020).

Lanjutnya, ia menjelaskan setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. 

Terlebih, jika berkaitan dengan kesehatan masyarakat di tengah pandemi. 

"Tentu data perlu disinkronkan dan yang kedua yang disampaikan ke publik harus dalam bentuk hal yang sudah diputuskan. Artinya sudah ada dasar hukumnya," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal Doni Monardo menjelaskan, sejak pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan nasional, tidak ada satupun wilayah di NKRI yang tidak tunduk terhadap Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.

"Dalam UU tersebut ada 4 pilihan. Pertama karantina rumah, kedua karantina rumah sakit, ketiga karantina wilayah atau lockdown, keempat PSBB," jelasnya.

"Sebelum pemerintah mencabut Perpres terkait kekarantinaan kesehatan termasuk status bencana non alam skala nasional, maka kita semua berada dalam koridor UU Kekarintanaan Kesehatan. Artinya semua orang dan seluruh pimpinan pusat daerah harus berinteraksi pada aturan hukum itu," tegasnya.