-->

Breaking

logo

September 13, 2020

Tanda Tanya Istilah 'Bapakku-Bapakmu' Pinangki-Anita di Kasus Djoko Tjandra

Tanda Tanya Istilah 'Bapakku-Bapakmu' Pinangki-Anita di Kasus Djoko Tjandra

NUSAWARTA - KPK sudah mulai turun tangan dengan melakukan supervisi terhadap sengkarut skandal Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Di sisi lain ada seruan agar lembaga antikorupsi itu tidak sekadar melakukan supervisi, tetapi terjun langsung mengambil alih perkara.

Upaya supervisi itu dimulai KPK dengan melakukan ekspose atau gelar perkara bersama Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat, 11 September 2020. Gelar perkara dengan mitra penegak hukum itu dilakukan terpisah, yaitu dari jajaran Polri terlebih dulu, menyusul kemudian bersama dengan Korps Adhyaksa.

Salah satu yang menjadi pertanyaan besar KPK adalah mengenai pembagian klaster kasus yang menjerat Djoko Tjandra. Sebab, KPK ingin menggali mengenai keterkaitan kasus yang ditangani Bareskrim Polri dan Kejagung.

"Karena ini kan Djoko Tjandra ditetapkan sebagai tersangka di Bareskrim dan di Kejaksaan. Nanti akan kita lihat keterkaitannya. Pasti ada kaitannya tapi kembali lagi tadi dalam rangka koordinasi dan supervisi ingin memastikan jangan sampai satu perkara besar itu tinggal per bagian-bagian atau klaster-klaster," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Hal itu disampaikan Alexander gelar perkara dengan Bareskrim Polri yang diwakili oleh Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Brigjen Djoko Poerwanto. Seperti diketahui Bareskrim Polri menangani dua perkara terkait Djoko Tjandra, yaitu tindak pidana umum soal penggunaan surat jalan palsu serta tindak pidana khusus soal dugaan suap terkait penghapusan red notice. Di sisi lain Kejagung menjerat Djoko Tjandra sebagai tersangka terkait dugaan suap pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

Di sisi lain ada suara dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang digawangi Boyamin Saiman. Sebab, lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu kerap kali mendapatkan bisik-bisik soal Djoko Tjandra.

"KPK hendaknya mendalami aktivitas PSM (Pinangki Sirna Malasari) dan Anita Dewi Kolopaking dalam rencana pengurusan fatwa dengan diduga sering menyebut istilah 'bapakmu' dan 'bapakku'," kata Boyamin.

Tak hanya itu, Boyamin mengatakan KPK juga perlu menelusuri sejumlah inisial nama yang sering disebut oleh Pinangki, Anita, dan Djoko Tjandra dalam kasus ini. Siapa saja mereka?

"KPK perlu mendalami berbagai inisial nama yang diduga sering disebut PSM, ADK, dan JST dalam rencana pengurusan fatwa, yaitu T, DK, BR, HA, dan SHD. KPK hendaknya mendalami peran PSM yang diduga pernah menyatakan kepada ADK, intinya pada hari Rabu akan mengantar R menghadap pejabat tinggi di Kejagung," ucapnya.

Salah satu inisial yang disebut MAKI itu rupanya menjadi perhatian Kejagung. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Febrie Ardiansyah mengaku sedang mencari inisial DK itu.

"Yang lain tidak ada, baru DK yang sedang kita cari," kata Febrie pada Jumat (11/9/2020).

"Dokumen dia terkait tercantum di dokumen proposal fatwa MA, itu ada DK," imbuh Febrie.

Sementara itu, KPK tidak banyak memberikan respons yang berarti. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron hanya menyampaikan terbuka akan masukan dari MAKI itu.

"KPK akan terbuka menerima masukan dari siapa pun, termasuk MAKI, sebagai bahan untuk melakukan supervisi terhadap kasus DT ini," kata Ghufron.

Ghufron mengatakan dengan kewenangan supervisi, KPK dapat memberikan masukan jika ada ada pihak yang memenuhi syarat hukum. Syarat itu untuk proses pidana selanjutnya.

"Dengan kewenangan supervisi ini KPK berhak memberi masukan jika ada pihak-pihak yang secara hukum memenuhi syarat dipertanggungjawabkan secara pidana untuk diproses," ujar Ghufron. [dtk]