-->

Breaking

logo

September 11, 2020

Tanggapi PSBB Total Anies, Denny JA: Bagaimana Jika Publik Menolak? Faktor Ekonomi Jadikan Publik Semakin Tak Gentar Lawan Pemerintah

Tanggapi PSBB Total Anies, Denny JA: Bagaimana Jika Publik Menolak? Faktor Ekonomi Jadikan Publik Semakin Tak Gentar Lawan Pemerintah

NUSAWARTA - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total ditanggapi beragam.

Keputusan Anies itu sekaligus mencabut penerapan PSBB Transisi yang sebelumnya diterapkan.

Anies menyatakan, bahwa ‘lockdown’ itu akan mulai diterapkan pada Senin 14 September 2020 mendatang.

Salah satu tanggapan juga dilontarkan Denny JA.

Tanggapan tersebut diunggah pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) melalui akun Facebook miliknya, Jumat (11/9/2020).

“Bagaimana jika seruan PSBB Total di DKI Jakarta yang dimulai tanggal 14 September 2020 tidak dipatuhi publik?” tulisnya.

Sebab menurutnya, desakan ekonomi yang besar dan hidup yang semakin sulit akan membuat publik tetap bekerja mencari nafkah.

Kendatipun jika kemudian kebijakan PSBB total itu mendapat pengawalan ketat dari aparat hukum.

“Bagaimana jika publik melawan. Desakan ekonomi membuat mereka tak gentar?” ujarnya.

Denny JA pun menyatakan bisa saja penerapan hukuman itu malah akan menuai kemarahan masyarakat yang terdesak kebutuhan ekonomi.

“Bagaimana jika dihukum, ini justru akan memulai tahap baru kemarahan publik?” tanya dia.

Ia lantas menyambungkan krisis kesehatan ini yang bisa saja memicu krisis politik.

“Krisis kesehatan, melalui krisis ekonomi, mudah memicu krisis politik?” sambungnya.

Bahkan, Denny JA juga beranda-andai bilamana keputusan Anies Baswedan itu malah memicu kerusuhan di Ibu Kota dan meluas ke Indonesia.

“Bagaimana jika kebijakan PSBB total berujung pada kerusuhan di Jakarta? Lalu meluas ke banyak bagian Indonesia?” ujarnya.

Apalagi, sambungnya, para menteri Jokowi juga mengkritik kebijakan Anies tersebut.

Seperti Airlangga Hartarto yang menjadi komando tertinggi ekonomi dan penanganan Covid-19 di tingkat pusat yang terang-terangan menyatakan keberatannya.

Keberatan yang sama juga diutarakan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Wakil Menteri Luar Negeri.

Menurutnya, suasana psikologis publik setelah tujuh bulan di masa pendemi Covid-19 berbeda dengan masa awal.

Denny JA lantas mengingatkan, berbagai riset baik di dalam dan luar negeri, menyatakan bahwa lebih banyak masyarakat takut dengan kondisi ekonomi ketimbang wabah Covid-19.

“PSBB total pasti kembali membuat ekonomi semakin terpuruk. Ekonomi yang mulai menggeliat bangkit, yang dengan susah payah dibangun, bisa ambruk lagi,” ungkapnya.

Ia mengakui, bahwa kondisi itu jelas akan membuat bahaya penularan virus asal Kota Wuhan itu menjadi sulit dihindari.

“Di sinilah peran leadership. Yaitu bagaimana mencari keseimbangan isu kesehatan versus isu kesulitan ekonomi,” bebernya.

Ia menilai, PSBB total itu adalah satu pilihan selain PSBB sektoral, yang lebih selektif, juga pilihan lain.

“Siapapun yang di posisi Gubernur Anies Baswedan akan kesulitan memilih. Siapapun yang di posisi Presiden RI juga akan kesulitan merespons pilihan gubernur,” ulasnya.

“Akankah presiden melalui prosedurnya membatalkan PSBB Total DKI yang dimulai 14 September 2020?” lontar Denny JA.

Denny JA lantas memungkasi tulisannya itu dengan kesimpulan kecil.

“Tujuh bulan setelah pandemik, Corona Virus tak hanya menjadi masalah kesehatan. Ia juga sudah menjadi masalah ekonomi. Juga masalah pertarungan politik,” tandasnya. [psid]