-->

Breaking

logo

September 8, 2020

Wahai Para Petahana, Jangan Coba-coba Gunakan Instrumen dan Anggaran Negara dalam Kontestasi Pilkada 2020

Wahai Para Petahana, Jangan Coba-coba Gunakan Instrumen dan Anggaran Negara dalam Kontestasi Pilkada 2020

NUSAWARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan,  pihaknya akan memelototi proses pelaksanaan Pilkada 2020.

Dia mengingatkan para calon kepala daerah petahana atau yang berasal dari unsur aparatur pemerintah, agar tidak menggunakan instrumen negara dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020. Apalagi, memakai anggaran negara.

"Jangan pernah berpikir KPK akan kesulitan untuk memantau pergerakan, khususnya potensi tindak pidana korupsi, dalam perhelatan pilkada serentak di 270 daerah itu," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (8/9).

Jenderal polisi bintang tiga itu menegaskan, komitmen KPK untuk memberantas korupsi tidak terpengaruh dengan proses Pilkada. Proses Pilkada, ditegaskannya, merupakan ranah politik. Sedangkan penegakan hukum, ada pada ranah berbeda.

"Jadi proses penegakan hukum tetap berjalan dan tidak terpengaruh oleh pelaksanaan Pilkada," tegas Firli.

Untuk mengawasi proses pelaksanaan pesta demokrasi daerah itu, Firli menyatakan komisinya telah membangun sistem khusus.

KPK juga menerapkan konsep three prongs approaches dalam mengawal Pilkada bersih. Selain itu, eks Kapolda Sumatera Selatan itu juga mengingatkan, KPK memiliki 'mata rakyat', yakni anak-anak bangsa yang memiliki integritas dan menjaga nilai-nilai kejujuran.

Antusias dan peran aktif 'mata rakyat' ini, kata Firli, dapat dilihat dari tingginya angka laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam kanal Pengaduan Masyarakat KPK.

"Sehingga dapat kita cegah bila belum terjadi dan pasti kita tindak jika (korupsi) telah dilakukan," tuturnya. [rmco]